RNCelebes.web.id, Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk itu, kami sudah menyiapkan lahan pembangunan," kata Munafri saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6-7 hektare. Lahan tersebut direncanakan menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat. "Kami menyiapkan sekitar tujuh hektare, dan anggarannya sudah dimasukkan di APBD. Target pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," jelasnya.
Munafri menilai, gagasan Sekolah Rakyat sangat positif karena memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak, terutama yang terkendala jarak dan fasilitas pendidikan. Karena itu, Pemkot berencana memprioritaskan pembangunan sekolah di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar.
"Konsep ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami ingin anak-anak di pulau tetap punya kesempatan belajar, meski sering terkendala medan dan cuaca," ungkapnya.
Saat ini, dua lokasi yang siap dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat adalah bekas Badan Diklat milik Pemprov Sulsel dan fasilitas Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar. Menurutnya, rencana pembangunan sekolah di pulau-pulau menunjukkan perhatian serius kepada masyarakat kepulauan, meski kebijakan tetap berada di domain pemerintah pusat. "Itu bentuk kepedulian Pak Wali terhadap anak-anak di pulau. Tapi sekali lagi, ranah kebijakan memang di pemerintah pusat," ujarnya.
Ismu menambahkan, kunjungan Ombudsman kali ini memiliki dua agenda utama, yakni kajian pengawasan Sekolah Rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dirinya berharap sinergi antara pusat, Pemkot, dan pemangku kepentingan dapat membuat program berjalan efektif sekaligus mendorong mutu layanan publik di Makassar semakin baik. "Kami melihat Pemkot sangat responsif. Kami berharap kualitas pelayanan publik di Makassar bisa terus meningkat dari tahun ke tahun," tuturnya.
( Rahmat )
