RNCelebes.web.id, Makassar - Tradisi aksi turun ke jalan yang selama ini menjadi simbol tekanan politik kaum pekerja, kini bergeser menjadi wajah baru dalam forum dialog dibalut di Hari Buruh Internasional “May Day Fest 2026” di Lapangan Karebosi, Jumat 1/5/2026.
Nampak lebih tertib, lebih aman, namun menyisakan pertanyaan besar: apakah perubahan ini juga membawa solusi nyata bagi buruh?. Format baru ini memang memberi ruang bagi pemerintah dan pekerja untuk duduk bersama.
Demikian juga bagi Koalisi Gerakan Rakyat (KGR), perubahan pendekatan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian berbagai persoalan buruh yang telah lama mengendap.
Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik untuk menagih tanggung jawab negara terhadap nasib pekerja. “Ruang dialog sudah dibuka. Tapi kapan diputuskan? Apa yang langsung berubah setelah ini? Buruh tidak butuh panggung, buruh butuh keputusan,” tegasnya.
KGR menilai, tanpa tenggat waktu dan langkah konkret, forum dialog berpotensi hanya menjadi formalitas.
Meskipun tuntutan yang dibawa buruh bukan isu baru, persoalan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian. Sejumlah tuntutan utama kembali disuarakan, mulai dari desakan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, kenaikan upah layak berbasis kebutuhan hidup riil, hingga penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Selain itu, buruh juga menuntut jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja, serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak tenaga kerja.
KGR juga menyoroti perlunya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil, termasuk pedagang, petani, dan pekerja sektor informal yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah dalam melindungi hak buruh melalui regulasi serta membuka ruang aspirasi secara langsung. Ia menilai pendekatan dialogis dapat menjadi jalan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
Demikian halnya bagi KGR, pernyataan tersebut belum cukup. Mereka menuntut adanya kepastian waktu dan langkah terukur agar komitmen tidak berhenti pada tataran wacana. “Kalau hanya berhenti di dialog, ini mundur. Sejarah menunjukkan perubahan lahir dari tekanan yang konsisten, bukan sekadar forum resmi,” lanjut Akhmad.
Pendekatan dialogis ini juga mendapat apresiasi dari Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, yang menilai peringatan May Day tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Tidak adanya eskalasi aksi jalanan dianggap sebagai capaian positif dalam menjaga stabilitas daerah.
Namun, kritik muncul bahwa stabilitas tanpa keadilan berisiko menjadi semu. Kondisi aman tidak serta-merta mencerminkan terpenuhinya hak-hak buruh yang selama ini diperjuangkan.
Keterlibatan berbagai organisasi buruh besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Gabungan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan bahwa kekuatan buruh tetap solid. Pilihan untuk berdialog bukan berarti tekanan melemah, melainkan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk merespons tanpa eskalasi aksi.
Kini sorotan tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Momentum May Day 2026 dinilai sebagai ujian: apakah pemerintah mampu memanfaatkan ruang dialog ini untuk mengambil keputusan cepat, atau justru kembali membiarkan tuntutan buruh berputar dalam siklus tahunan tanpa realisasi.
May Day tahun ini memang membuka peluang baru. Namun tanpa langkah konkret dalam waktu dekat, format “festival” berisiko dibaca sebagai upaya meredam, bukan menyelesaikan persoalan.
Pada akhirnya, buruh tidak menuntut panggung. Mereka menuntut perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian mengambil keputusan.
Tekanan dari Akar Rumput: Buruh Tagih Konsistensi KGR
Di tengah berlangsungnya May Day Fest 2026, suara buruh tidak hanya diarahkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada Koalisi Gerakan Rakyat (KGR). Sejumlah pekerja menilai, KGR harus menjaga konsistensi perjuangan hingga benar-benar menghasilkan keputusan konkret, bukan berhenti pada forum dialog.
Bagi buruh, KGR adalah representasi harapan. Karena itu, tekanan terhadap pemerintah diminta tidak berhenti di panggung seremonial, melainkan terus dikawal dengan langkah strategis dan terukur. “Kalau tuntutan kami belum dijawab, KGR jangan berhenti. Jangan hanya hadir saat May Day, tapi terus dorong sampai ada keputusan,” ujar salah satu buruh di Lapangan Karebosi.
Kritik Menguat: KGR Dinilai Hanya Beri Panggung
Kritik tajam juga muncul terhadap format May Day tahun ini. Sejumlah buruh menilai pergeseran dari aksi ke festival justru memberi ruang lebih besar bagi pemerintah dan aparat, dibanding memperkuat posisi tawar buruh.“Jangan sampai KGR hanya jadi penyelenggara panggung untuk pemerintah dan aparat kepolisian. Kalau tuntutan kami belum dijawab, ini justru melemahkan gerakan,” ungkap peserta lainnya.
Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa ruang dialog yang terlalu longgar tanpa tekanan berisiko menjadi legitimasi simbolik, tanpa menghasilkan kebijakan nyata bagi buruh.
Isu PKL Menguap, Sorotan pada Agenda yang Hilang
Selain itu, buruh juga menyoroti isu pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya gencar diusung KGR, namun kini dinilai menghilang tanpa kejelasan. Padahal, persoalan PKL dianggap sebagai bagian penting dari perjuangan sektor informal yang selama ini kerap terpinggirkan. “Dulu KGR bawa isu PKL, tapi sekarang tidak terdengar lagi. Padahal itu juga bagian dari rakyat kecil,” kata seorang buruh.
Bahkan, dengan hilangnya isu PKL dari panggung utama dinilai memperkuat kekhawatiran bahwa perubahan format May Day berpotensi menggeser fokus perjuangan, bahkan mengabaikan kelompok rentan yang sebelumnya ikut diperjuangkan.
( Tim Red )
