Kades Tamasaju Abdul Azis, S.os., M.Si.,
RNCelebes.web.id, Takalar - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melantik 10 DPC se-Sulsel bertempat di Gedung Mandala Bakti Makassar, Sabtu 4/7/2026.
Pada kegiatan tersebut Kepala Desa (Kades) Tamasaju. Abdul Azis, Sos, M.Si., sangat mengapresiasi dan mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas sebagai arah kerja dalam kolaborasi antar lintas sektor, percepatan penguatan DPC di seluruh kabupaten/kota.
Tiga program skala prioritas ditetapkan sebagai arah kerja organisasi periode 2024-2029.
Fokus utama diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, percepatan penguatan DPC di seluruh kabupaten/kota, dan penyelesaian kendala lahan pembangunan desa.
Sementara itu dalam sambutan Ketua DPD APDESI Sulsel Wahyudin Mapparenta, S.IP., M.Si., usai pelantikan yang dihadiri perwakilan 10 kabupaten/kota, termasuk Bupati Barru. "Di organisasi ini kita membutuhkan duduk bersama untuk membincang terkait apa-apa saja program yang baik untuk masyarakat desa. Kolaborasi dengan stakeholder pemerintah, baik Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat tetap kita jalankan,” ujar Wahyudin.
1. Menampung Aspirasi dari Desa ke Provinsi
APDESI akan menjadi wadah penampung aspirasi kepala desa mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. “Kita ingin mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat,” jelasnya.
APDESI akan menjadi wadah penampung aspirasi kepala desa mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. “Kita ingin mendukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat,” jelasnya.
2. Penguatan DPC di 24 Kabupaten/Kota
Saat ini baru 10 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelantikan DPC. Wahyudin berharap 14 kabupaten/kota lainnya segera menyusul agar sinergitas berjalan di seluruh Sulsel. “Harapannya satu visi satu sintesis di setiap kabupaten, sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, media dan semua pihak untuk membawa kemajuan masyarakat desa,” ujarnya.
3. Mencari Solusi Kendala Lahan Pembangunan Desa
Wahyudin menyoroti masih banyak desa yang terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunan. Ia mengusulkan adanya revisi ukuran lahan dari pemerintah pusat. “Selama ini butuh luas 1000 meter. Nanti mungkin bisa diperkecil, misalnya 20×30, tanpa merubah fungsi dan bentuk bangunan. Tujuannya supaya semua desa bisa ada porsinya mendapatkan program,” terangnya.
Wahyudin menegaskan APDESI Sulsel ke depan akan fokus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat desa. “Kita semua harus bekerja sama. Tidak ada kata tidak bekerja sama untuk membangun desa,” tutupnya.
( Rahmat/Red )
