RNCelebes.web.id, Takalar - Pemerintah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait peningkatan evaluasi dan percepatan pelunasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Aula Pertemuan Karaeng Bauru Dg Ma'Gau Kantor Kecamatan Galesong Utara, Rabu 11/11/2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Galesong Utara dan Perwakilan Kolektor/ Kepala Seksi Yang Menangani PBB serta jajaran staf kecamatan.
Selain dukungan Kesiapan Pelaksanaan Jambore PKK Tingkat se Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan tanggal 03 hingga 06 Desember 2026 di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
Rakor yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi penerimaan PBB-P2, dan langkah taktis guna menekan angka piutang pajak sebelum tutup tahun anggaran 2026.
Pemerintah daerah (Pemda) Takalar juga menegaskan, optimalisasi penerimaan PBB-P2 yang merupakan pilar penting dalam mendukung kemandirian dan kelancaran pembangunan daerah. Olehnya dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan yang harus terus diperkuat. "Evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memetakan kendala di lapangan, terutama terkait tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Kegiatan tersebut juga diharapkan seluruh jajaran di kecamatan saling berkoordinasi untuk mendorong percepatan pelunasan tunggakan pajak PBB jelang akhir tahun 2026. "Kami meminta seluruh jajaran camat dan lurah untuk aktif berkoordinasi dan mendorong percepatan pelunasan di wilayahnya masing-masing," harap Kasie. Penanganan PBB Kab. Takalar.
Adapun beberapa poin strategi utama untuk mempercepat pelunasan tunggakan PBB-P2, di antaranya:
1. Melakukan verifikasi ulang terhadap data objek dan subjek pajak guna memastikan keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta meminimalkan potensi piutang tak tertagih;
2. Mengintensifkan peran petugas lapangan dan kolektor desa/kelurahan untuk melakukan penagihan langsung serta sosialisasi persuasif kepada wajib pajak;
3. Memperluas sosialisasi kanal pembayaran non-tunai (seperti QRIS, mobile banking, dan gerai ritel) agar masyarakat dapat melunasi tagihan kapan saja dengan lebih mudah dan transparan;
4. Mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi atau denda tunggakan PBB-P2 yang sedang berjalan.
1. Melakukan verifikasi ulang terhadap data objek dan subjek pajak guna memastikan keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta meminimalkan potensi piutang tak tertagih;
2. Mengintensifkan peran petugas lapangan dan kolektor desa/kelurahan untuk melakukan penagihan langsung serta sosialisasi persuasif kepada wajib pajak;
3. Memperluas sosialisasi kanal pembayaran non-tunai (seperti QRIS, mobile banking, dan gerai ritel) agar masyarakat dapat melunasi tagihan kapan saja dengan lebih mudah dan transparan;
4. Mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi atau denda tunggakan PBB-P2 yang sedang berjalan.
Demikian langkah dalam mengevaluasi dan percepatan, Pemda Takalar optimistis target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal serta tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar, khususnya di wilayah Kecamatan Galesong Utara semakin meningkat.
( Rahmat )
